Sekjen Kemendagri Desak Daerah dengan IPH Tinggi Segera Ambil Tindakan Nyata
Portal Kawasan, JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) yang mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi diminta untuk segera bertindak. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan lonjakan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (23/6/2025).
“Bapak-Ibu sekalian yang IPH-nya tinggi, tolong berupaya sekeras-kerasnya. Ini bukan sekadar angka, masyarakat benar-benar merasakan harga naik. Itu yang harus kita kendalikan,” ujar Tomsi tegas.
Tomsi menyebutkan lima daerah dengan IPH tertinggi saat ini, yakni Kabupaten Bombana (3,77%), Lamongan (3,32%), Donggala (3,3%), Poso (2,96%), dan Buton (2,87%).
Menurutnya, angka-angka tersebut menjadi sinyal penting bagi daerah untuk segera melakukan pemantauan dan pengendalian harga, terutama terhadap komoditas pangan utama.
Ia juga menyoroti sejumlah bahan pokok yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan IPH, seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng. Tomsi mengingatkan bahwa pengendalian harga bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
“Kita bekerja untuk masyarakat. Pantau pasar, evaluasi, dan lakukan langkah-langkah nyata,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi turut memaparkan data inflasi year-on-year (yoy) Mei 2025. Sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, antara lain Papua Pegunungan (5,75%), Sulawesi Barat (3,21%), Sulawesi Tengah (2,61%), Aceh (2,35%), dan Sumatera Selatan (2,33%). Meski demikian, hanya Papua Pegunungan yang mencatatkan inflasi di atas target nasional, yakni 2,5% ±1%.
Di tingkat kabupaten, inflasi tertinggi tercatat di Jayawijaya (5,75%), Luwuk (4,28%), dan Minahasa Utara (4,12%). Sedangkan di wilayah kota, meski sepuluh kota mencatat inflasi tertinggi, seluruhnya masih dalam kisaran target nasional.
“Saya harap kepala daerah yang masuk kategori ini segera menggelar rapat internal, berkoordinasi dengan BPS, dan cari akar persoalan. Jangan tunda, karena dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat,” tandas Tomsi.
Langkah cepat, lanjutnya, menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga yang dinamis. (AGS/ALN)
