Pemda Diminta Gerak Cepat Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis
Portal Kawasan, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI secara virtual, Jumat (18/7), Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) MBG di wilayah masing-masing.
“Saya minta rekan-rekan kepala daerah segera membentuk Satgas MBG dan tunjuk ketuanya. Bisa Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, atau siapa pun yang dianggap kompeten, asalkan diberikan kewenangan penuh,” tegas Tito.
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang telah lebih dulu membentuk Satgas MBG di bawah kepemimpinan sekretaris daerah. Namun, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan dengan struktur dan kebutuhan lokal.
Mendagri juga menyoroti pentingnya komunikasi teknis antara Pemda dan BGN. Untuk itu, BGN telah menunjuk contact person di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, lengkap dengan nomor kontak dan email yang bisa digunakan untuk mempercepat koordinasi.
Tak hanya membentuk Satgas, kepala daerah juga diminta segera menentukan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG, dengan mempertimbangkan sebaran peserta didik, kondisi geografis, dan aksesibilitas wilayah.
Tito mencontohkan usulan Kabupaten Raja Ampat yang menambah jumlah titik dari tiga menjadi tujuh karena peserta didik tersebar di berbagai pulau.
“Kalau hanya tiga titik, akan ada biaya tambahan distribusi ke sekolah-sekolah yang berada di pulau lainnya. Maka pendekatannya tidak bisa diseragamkan secara nasional, terutama di daerah kepulauan dan pegunungan,” jelasnya.
Lebih jauh, Tito menekankan bahwa manfaat Program MBG tak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga pada peningkatan ekonomi lokal. Pembangunan dapur MBG dinilai mampu membuka lapangan kerja baru, seperti juru masak, petugas kebersihan, hingga pengelola logistik.
“Ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena off-taker-nya jelas dan dananya sudah disiapkan,” tambahnya.
Untuk memastikan kelanjutan program berjalan sesuai rencana, Mendagri menjadwalkan rapat lanjutan dua pekan mendatang, setelah seluruh data Satgas dan titik SPPG dikumpulkan oleh BGN dan Sekretaris Daerah se-Indonesia.
“Nanti kita akan Zoom meeting lagi bersama kepala daerah dan Satgas, untuk finalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program,” pungkasnya.
Rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sesmenko Pangan Kasan, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya. (ALN)
