Komisi II DPR Dorong Penguatan Sekolah Kedinasan untuk Cetak ASN Profesional
Portal Kawasan, BANDUNG — Komisi II DPR RI mendorong penguatan peran sekolah kedinasan dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan reformasi birokrasi.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II ke dua kampus kedinasan di Bandung, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rabu (11/3/2026).
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan sekolah kedinasan sekaligus upaya memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia aparatur negara.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPR RI berdialog dengan sejumlah pimpinan lembaga, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh dan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Komisi II menilai sekolah kedinasan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan ASN yang kompeten dan berintegritas. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan kedinasan, dan DPR dinilai penting agar reformasi birokrasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap upaya pemerintah melalui BKN dan Kementerian PANRB dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, kompleksitas tata kelola pemerintahan Indonesia yang mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta puluhan lembaga pemerintah memerlukan sistem administrasi yang kuat dan terintegrasi.
“Mahasiswa sekolah kedinasan, baik jenjang S1, S2, maupun S3 diharapkan mampu menghasilkan riset dan inovasi di bidang administrasi negara yang dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus menekan potensi pelanggaran dalam pembangunan,” ujar Zudan.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kualitas birokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas pendidikan aparatur negara.
Karena itu, menurutnya, sekolah kedinasan harus menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Penguatan kualitas SDM aparatur bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari reformasi demokrasi,” kata Rini. (ALN)
