Mendagri Dorong TP PKK Perluas Kolaborasi, Jadi Kaki Strategis Pemerintah di Lapangan
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam mendukung program-program prioritas nasional. Ia mendorong agar TP PKK memperluas jejaring kolaborasi dan menjelma menjadi “kaki-kaki” strategis pemerintah di lapangan.
“Kadang-kadang pemerintah pusat punya banyak program, tapi tidak punya cukup kaki di lapangan. Di sinilah PKK berperan. Ibu-ibu PKK ini punya kekuatan yang luar biasa,” ujar Mendagri, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (24/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Mendagri mencontohkan peran PKK dalam isu-isu krusial seperti penanggulangan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pemberantasan buta huruf, hingga pengentasan kemiskinan.
Ia menekankan bahwa PKK memiliki keunikan yang tidak dimiliki banyak organisasi, yakni kemampuannya menjangkau langsung ke akar rumput, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga. “Kalau dihitung, anggotanya jutaan. Ini kekuatan sosial yang luar biasa dan sangat strategis,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan semangat gotong royong, TP PKK juga dapat mengakses berbagai sumber pendanaan, mulai dari hibah pemerintah hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mengakselerasi program-program di berbagai daerah.
Mengibaratkan TP PKK sebagai “mobil mewah” dengan mesin besar dan jaringan luas, Mendagri mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang kuat agar potensi besar tersebut dapat berjalan optimal.
“Tapi, mobil ini enggak akan bisa jalan tanpa sopir yang andal dan juga penumpang yang tahu arah. Kepemimpinan penting, tapi peran pengikut juga tidak kalah vital,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyentil pentingnya menjadi bawahan yang baik—hal yang menurutnya sering luput dari perhatian. “Sayangnya, sampai hari ini belum ada pelajaran tentang menjadi pengikut yang baik. Padahal pemimpin yang sukses pasti didukung oleh tim yang loyal dan kompeten,” tambahnya.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, serta jajaran pejabat tinggi dari Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (AGS/ALN)
