Atasi Banjir Rob, Pemprov DKI Bahas Soal Tanggul NCICD

portalkawasan.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/1).

Rapim tersebut digelar untuk penajaman konsep pembangunan tanggul yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menjamin Kota Jakarta aman dari banjir rob.

“Kami tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Pj Gubernur Heru, dalam siaran persnya, Selasa (3/1).

Khusus untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, Pj Gubernur Heru menerangkan, akan berkaitan dengan konsep tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rencananya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.

“Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Heru.

Sedangkan untuk pembangunan tanggul pantai, Pj Gubernur Heru mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena saat melakukan pembangunan tanggul pantai, ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang harus segera disertifikatkan.