BPK dan Pemprov DKI Jakarta Bergandengan Tangan, Transparansi Kian Hidup
Portal Kawasan, JAKARTA – Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin menggeliat khususnya di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan komitmennya untuk membuka pintu lebar-lebar bagi pengawasan publik.
Dalam pertemuannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, ia mengajak seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dengan hati, memastikan setiap rupiah dalam APBD dapat dipertanggungjawabkan.
Seperti sahabat lama yang terus menjaga kepercayaan, Pemprov DKI dan BPK terus bersinergi. Harapan pun melambung tinggi: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, melanjutkan tradisi tujuh tahun berturut-turut.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta ikut bersuara. Mereka berjanji mengawal setiap kebijakan agar tak melenceng dari prinsip tata kelola yang baik. “Kami ingin setiap rupiah berbicara tentang kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua DPRD, Khoirudin.
Tak hanya itu, BPK pun menaruh apresiasi. Dari lebih dari 10 ribu rekomendasi yang diberikan, hampir 90% telah ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar janji, tapi telah menjadi napas dalam pemerintahan ibu kota.
Jakarta terus bergerak. Dengan sinergi yang semakin erat, transparansi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang hidup di setiap kebijakan. (RZK/ALN)
