Desa Tangguh Pangan Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Portal Kawasan, JAKARTA – Pemerintah menaruh harapan besar pada desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menegaskan, peran desa sangat vital dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Yandri dalam acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digelar di Boutique Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
“Ketahanan pangan dan iklim saling berkaitan. Keduanya harus menjadi perhatian desa karena menyangkut keberlanjutan rantai pasok pangan,” ujar Yandri.
Dana Desa Wajib Dialokasikan untuk Pangan
Yandri menekankan pentingnya desa menggunakan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa digunakan untuk sektor tersebut.
“Ini selaras dengan program Presiden Prabowo tentang swasembada pangan,” katanya.
Menurutnya, alokasi dana ketahanan pangan harus disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Desa yang unggul di sektor padi, bisa fokus pada produksi padi. Sementara desa dengan potensi jagung atau ayam petelur, dapat mengembangkan komoditas tersebut.
“Kita tidak boleh hanya jadi penonton. Masa makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, padahal desa punya semua itu,” tegas Yandri.
MBG Butuh Suplai Desa
Yandri menyebut, program MBG yang menargetkan 83 juta penerima, membutuhkan suplai bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari—mulai dari ikan, telur, sayur, hingga cabai. Maka dari itu, desa perlu didorong untuk membangun budaya menanam dan memproduksi bahan makanan sendiri.
Lebih lanjut, ia mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih untuk berkolaborasi dalam mengelola dan memasarkan hasil produksi desa. Sinergi ini diyakini mampu meningkatkan daya tawar dan menyejahterakan masyarakat desa.
“BUMDes dan Kopdes tidak akan saling tumpang tindih, karena mekanisme dan jenis usahanya berbeda,” jelasnya.
Sebagai contoh, Yandri memaparkan kiprah BUMDes di Desa Kertasana yang mengekspor ikan maskoki ke Kanada, Inggris, dan Afrika. Sementara BUMDes di Banyumas berhasil ekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Di sisi lain, Kopdes fokus pada distribusi LPG, sembako, dan layanan simpan pinjam.
Panduan Sinergi BUMDes-Kopdes Disiapkan
Saat ini, Kemendes PDTT tengah menyusun panduan koordinasi agar BUMDes dan Kopdes saling mendukung, bukan saling mematikan. Presiden Prabowo sendiri, kata Yandri, telah berpesan agar sinergi antar lembaga desa ini diperkuat.
Acara Sharing Knowledge ini dihadiri para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda, serta para kepala desa dari berbagai provinsi di Sumatera dan Banten. Narasumber yang hadir di antaranya Bupati Gowa Husniah Talenrang, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, akademisi IPB, serta pejabat dari Kementerian Pertanian. (AGS/ALN)
