Jaksa Agung Gandeng Gubernur DKI Jakarta: Bangun Ibu Kota Bebas Pelanggaran Hukum!
Portal Kawasan, JAKARTA – Di awal masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno langsung tancap gas dengan menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menandai komitmen kuat untuk membangun Jakarta tanpa celah pelanggaran hukum!
Membangun Jakarta dengan Pendampingan Hukum
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur DK Jakarta secara khusus meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal setiap langkah pembangunan di ibu kota agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami ambil tidak membuka celah bagi oknum-oknum yang ingin bermain. Oleh karena itu, kami meminta pendampingan sejak awal, bahkan kami akan mengadakan audit untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Pramono Anung.
Gubernur juga menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi epicentrum ekonomi Indonesia, dengan kontribusi 11% terhadap PDB nasional dan APBD lebih dari Rp 91 triliun. Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan harus dikawal ketat agar membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara.
Jaksa Agung: Siap Mengawal Jakarta Bebas Korupsi!
Menanggapi permintaan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik komitmen Pemprov DK Jakarta dan memastikan bahwa Kejaksaan Agung siap mendukung pemerintahan Jakarta dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DK Jakarta dalam aspek hukum, memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku,” tegas Jaksa Agung.
Turut hadir dalam pertemuan ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, serta Sekretaris Daerah DK Jakarta Marullah Matali.
Era Baru Jakarta: Transparan, Bersih, dan Bebas Pelanggaran Hukum!
Dengan komitmen kuat antara Pemprov DK Jakarta dan Kejaksaan Agung, diharapkan ibu kota bisa menjadi contoh dalam pembangunan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Jakarta bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga simbol pemerintahan yang bersih dan berintegritas! (AGS/ALN)
