Legislator DKI: Job Fair Jangan Cuma Seremonial, Harus Nyata Serap Tenaga Kerja
Portal Kawasan, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, angkat suara soal anggapan miring terhadap pelaksanaan Job Fair yang dinilai sekadar formalitas dan rawan praktik nepotisme.
Ia menegaskan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta perlu membuktikan keseriusannya dalam mengawasi pelaksanaan bursa kerja tersebut.
“Pemerintah sebagai regulator wajib menjembatani penyedia kerja dan pencari kerja agar Job Fair menjadi sarana yang efektif menyerap tenaga kerja, bukan sekadar kegiatan simbolis,” ujar Ali, Rabu (4/6).
Ali menekankan pentingnya transparansi dari perusahaan peserta. Ia meminta Disnakertransgi mengumpulkan laporan pertanggungjawaban yang mencakup jumlah lowongan tersedia, jumlah pelamar, progres rekrutmen, hingga data pelamar yang lolos ke tahap berikutnya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program Job Fair, terutama di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami berupaya menjembatani kembali kepercayaan publik. Job Fair harus mampu menjadi solusi nyata bagi pengangguran, bukan sekadar panggung pencitraan,” tegasnya.
Ali mengaku telah memantau langsung pelaksanaan Job Fair di lapangan. Ia menemukan sejumlah perusahaan memang aktif melakukan wawancara langsung dengan pencari kerja.
“Faktanya, saya melihat HRD beberapa perusahaan benar-benar hadir, menerima CV, dan melakukan tindak lanjut kepada pelamar,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa program Job Fair harus bebas dari praktik nepotisme dan tidak boleh dijadikan ajang formalitas belaka.
“Baik Disnaker maupun Kemenaker telah menyuarakan hal serupa: Job Fair itu nyata. Kita harus pastikan program ini bersih dari kepentingan sempit dan benar-benar memberi harapan bagi pencari kerja,” tandasnya. (AGS/ALN)
