Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang 4 Perusahaan di Raja Ampat
Portal Kawasan, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melalui proses kajian dan koordinasi lintas kementerian.
Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keempatnya sebelumnya beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pencabutan IUP ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di kawasan lindung.
“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas pertambangan di Raja Ampat. Atas arahan beliau, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan dari empat perusahaan tersebut,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Presiden telah menugaskan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta jajaran Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet untuk melakukan investigasi dan pengumpulan informasi secara menyeluruh.
“Kami diminta mengumpulkan data secara objektif, berkoordinasi intensif, dan memastikan semua langkah diambil berdasarkan fakta yang akurat,” imbuhnya.
Langkah pencabutan ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan yang diterbitkan awal tahun ini. Regulasi tersebut menargetkan usaha-usaha berbasis sumber daya alam yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para aktivis lingkungan yang aktif menyuarakan keprihatinan mereka terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat.
“Terima kasih atas kepedulian masyarakat, terutama para pegiat media sosial yang terus memberi masukan dan informasi kepada pemerintah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Mensesneg mengimbau masyarakat untuk tetap kritis, bijak, dan berhati-hati dalam menyikapi informasi publik terkait isu-isu lingkungan.
“Pemerintah terbuka terhadap kritik, namun kami harap masyarakat juga tetap mencari informasi yang valid agar tidak terjebak disinformasi,” tutupnya. (RXC/ALN)
