Presiden Prabowo Instruksikan Hapus Pertek: “Harus Seizin Presiden!”
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas dalam merombak birokrasi demi efisiensi dan kemudahan investasi. Presiden memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dinilai kerap menghambat implementasi kebijakan di lapangan.
“Perizinan cukup dengan Keputusan Presiden. Saya sudah perintahkan, jangan lagi ada pertek-pertek yang justru lebih galak dari keputusan presiden,” ujar Prabowo, melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/4).
Menurut Presiden, keberadaan Pertek yang dikeluarkan kementerian sering kali justru memperumit proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan bahwa setiap regulasi teknis yang ingin diterbitkan harus melalui persetujuan Presiden terlebih dahulu.
“Tidak ada lagi Pertek tanpa seizin Presiden Republik Indonesia. Permudah, jangan dipersulit!” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyerukan penghapusan regulasi yang tidak masuk akal dan menghambat kegiatan usaha. Ia menegaskan pentingnya efisiensi kerja dan keberpihakan terhadap pelaku usaha sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya minta seluruh menteri bekerja efisien. Buang regulasi yang tak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,” katanya.
Presiden juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi, khususnya dalam hal praktik impor dan pemberantasan penyelundupan. Ia menyebut institusi-institusi seperti bea cukai harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.
“Kita harus introspeksi. Institusi harus beres. Jangan ada lagi prosedur yang memperlambat. Penyelundupan harus dihentikan—itu mengancam industri dan pekerjaan rakyat kita,” ujar Prabowo dengan nada serius.
Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan peringatan keras kepada pejabat negara yang terlibat dalam praktik ilegal. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan wewenang harus ditindak tegas.
“Saya sudah sering mengingatkan. Rakyat masih banyak yang susah. Jangan justru jadi bagian dari masalah. Ini peringatan keras,” imbuhnya.
Menutup sesi tanya jawab, Presiden mengapresiasi kehadiran para ekonom dan pengusaha, serta meminta mereka untuk melaporkan langsung jika menemukan implementasi kebijakan yang menyimpang di lapangan. (AGS/ALN)
