Wamenko: Kepala Daerah Harus Paham Geopolitik dan Tegakkan Kebijakan Berbasis Hukum & HAM
Portal Kawasan, SUMEDANG – Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk tidak hanya menjadi administrator wilayah, tetapi juga visioner yang mampu memahami arah geopolitik nasional dan menerjemahkannya dalam kebijakan daerah yang selaras dengan visi-misi Presiden.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus dalam sesi Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6).
“Semua kebijakan harus sejalan. Dari kabupaten, kota, hingga ke provinsi dan pusat, semuanya harus tegak lurus dengan arah Presiden. Kalau ini sinkron, maka target nasional, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, akan lebih mudah dicapai,” tegas Lodewijk melalui siaran pers yang diterima.
Untuk mendukung target tersebut, Kemenko Polkam telah membentuk 9 desk koordinasi dan satu satuan tugas (satgas), antara lain:
- Desk Koordinasi Pilkada Serentak
- Desk Koordinasi Peningkatan Devisa
- Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Desk Penanggulangan Karhutla
- Desk Pemberantasan Narkoba
- Desk Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola
- Desk Pemberantasan Penyelundupan
- Desk Judi Daring
- Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data
Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme
“Kalau daerah kondusif dan bersih dari pelanggaran, maka investasi akan tumbuh, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut meningkat,” lanjut Lodewijk.
Sementara itu, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan turut menegaskan pentingnya perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kebijakan daerah.
“Setiap keputusan, peraturan daerah, hingga kebijakan sekecil apa pun harus memuat perspektif HAM. Ini adalah perintah moral sekaligus arah politik nasional,” ujar Otto.
Otto menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar pada isu HAM, yang ditandai dengan pembentukan Kementerian HAM yang berdiri sendiri dalam Kabinet Merah Putih.
“Ini bentuk penghargaan negara terhadap HAM. Tujuannya jelas, agar masyarakat benar-benar bisa merasakan keadilan yang sejati,” pungkasnya. (ANG/ALN)
