Bansos Kuartal II Dirombak: Hanya untuk Warga yang Terdata Akurat
Portal Kawasan, JAKARTA – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan II tahun ini sepenuhnya akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional.
Langkah ini menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6). Menurutnya, kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam penataan ulang sistem distribusi bansos yang lebih presisi.
“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Amalia.
Amalia menjelaskan bahwa data tunggal ini telah terintegrasi sejak 3 Februari 2025, dan terus diperbarui melalui validasi lintas sektor, termasuk verifikasi lapangan yang dilakukan BPS bersama Kementerian Sosial.
Dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari 16,5 juta data terverifikasi, sebanyak 14,3 juta KPM berada dalam kelompok desil 1 hingga 4. Bantuan bagi mereka telah mulai disalurkan sejak 31 Mei,” jelasnya.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, BPS juga melakukan penyisiran terhadap inclusion error atau kesalahan sasaran penerima.
Dengan basis data yang lebih valid, pemerintah optimistis program bansos tidak hanya mampu menjangkau yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kuartal ini.
“Bansos yang digulirkan kali ini juga dirancang sebagai stimulus ekonomi. Dengan akurasi data yang tinggi, dampaknya akan jauh lebih optimal,” tegas Amalia.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan berupa diskon tiket transportasi umum dan tarif tol. Langkah ini diyakini akan memperkuat tren mobilitas masyarakat yang mulai meningkat.
“Data BPS menunjukkan jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 naik 23 persen dibanding April tahun lalu. Diskon transportasi akan mendongkrak pergerakan masyarakat, terutama menjelang libur sekolah Juni-Juli dan akhir tahun,” ungkap Amalia.
Dengan kombinasi bansos yang tepat sasaran dan insentif mobilitas yang strategis, pemerintah menargetkan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menopang roda perekonomian nasional. (RXC/ALN)
