Mendagri Dorong Pemda Lebih Kreatif Genjot PAD, Jangan Bergantung pada Pusat
Portal Kawasan, MANADO — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia mendorong kepala daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam paparannya, Tito menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal sejumlah daerah di Sulut terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, porsi PAD di banyak daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan dana transfer yang diterima.
“Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini saja, berat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tito juga menyinggung besarnya alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, di sejumlah daerah, angkanya disebut menembus lebih dari 50 persen dari total anggaran, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pikir di kalangan birokrasi daerah. Selama ini, aparatur dinilai lebih fokus pada belanja ketimbang upaya meningkatkan pendapatan.
Karena itu, Tito mendorong kepala daerah untuk mulai mengadopsi pola pikir wirausaha dalam mengelola keuangan daerah. Prinsip dasarnya, kata dia, adalah memastikan pendapatan lebih besar daripada belanja. “Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menguraikan sejumlah langkah konkret yang bisa ditempuh Pemda. Di antaranya melakukan efisiensi belanja, khususnya pada pos operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang tidak prioritas.
Selain itu, Pemda juga diminta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Salah satu strategi yang ditekankan adalah mendorong pertumbuhan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan.
Ia mencontohkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu solusi untuk mempercepat proses perizinan usaha. Tito juga mengajak kepala daerah aktif menggandeng pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), guna menggerakkan ekonomi daerah.
“Ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu tidak harus dari luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa,” pungkasnya. (STI)
