AJI Jakarta dan IESR Soroti Beratnya Transisi Energi, Ketergantungan Batubara Masih Tinggi
Portal Kawasan, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) menggelar nonton bareng film dokumenter Pelita Asa disertai diskusi publik bertajuk Transisi Energi di Tengah Kepungan Batubara di Jakarta, Rabu (24/6).
Kegiatan ini menyoroti tantangan besar Indonesia dalam melepaskan ketergantungan terhadap batubara di tengah upaya mempercepat transisi menuju energi bersih.
Diskusi tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga jurnalis untuk membahas arah transisi energi nasional yang dinilai masih menghadapi banyak hambatan.
Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan IESR, Martha Jesica Solomasi Mendrofa, mengatakan dominasi batubara dalam bauran energi nasional masih sangat besar, mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Sementara kontribusi energi baru terbarukan (EBT) masih berkisar 11 persen.
Menurut Martha, tingginya ketergantungan terhadap batubara menunjukkan bahwa persoalan utama bukan minimnya alternatif energi, melainkan pilihan kebijakan yang masih berpihak pada energi fosil.
“Bukan kita tidak punya pilihan lain, tapi kita yang memilih batubara. Secara sistem, regulasi, dan tarif sangat berpihak ke batubara,” kata Martha dalam diskusi.
Ia menilai transisi energi berkeadilan harus dimulai dengan mengakui dampak ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang selama ini muncul akibat penggunaan energi fosil. Transisi, menurutnya, bukan sekadar pergantian sumber energi, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang terdampak.
Film dokumenter Pelita Asa yang diputar dalam kegiatan itu mengangkat kisah masyarakat di Dusun Donomulyo, Kelurahan Manggar, dan Desa Muara Enggelam, Kalimantan Timur. Film tersebut menampilkan realitas keterbatasan akses energi, perubahan ekonomi masyarakat, hingga pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal sebagai harapan baru.
Dari sisi pemerintah, Koordinator Ketenagalistrikan Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa (TKKA) Kementerian PPN/Bappenas, Jayanti Maharani, menyebut transisi energi nasional dirancang berlangsung bertahap hingga 2045.
Menurut Jayanti, dalam lima tahun pertama, pemerintah fokus memperkuat fondasi transformasi menuju energi bersih, namun penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara masih tetap dibutuhkan.
“Kita akan melakukan transisi energi secara bertahap, sehingga kita masih membutuhkan pembangkit fosil,” ujarnya.
Jayanti menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan bagi daerah yang selama ini bergantung pada sektor batubara, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja agar dapat beralih ke sektor lain.
Sementara itu, Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi Konservasi Energi Kementerian ESDM, M Atthar Majid, mengatakan transisi energi membutuhkan investasi besar, termasuk dukungan pendanaan dari luar negeri.
Ia menjelaskan, dalam masa transisi, pemerintah masih memanfaatkan gas alam sebagai energi transisi dan batubara dengan teknologi yang diklaim lebih bersih untuk menekan emisi karbon.
“Karena dalam transisi energi membutuhkan investasi yang besar. Termasuk membutuhkan investasi dari luar negeri,” kata Atthar.
Melalui forum ini, AJI Jakarta dan IESR berharap pemahaman publik mengenai transisi energi berkeadilan semakin meningkat, sekaligus mendorong kualitas pemberitaan yang lebih mendalam terkait akses energi, dampak sosial di tingkat lokal, serta pengembangan energi terbarukan di Indonesia. (ALN)
