Tito Perkuat Koordinasi, Pemerintah Kebut Rehabilitasi Pascabanjir di Tiga Provinsi Sumatera
Portal Kawasan, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/2/2026). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.
Dalam rapat, Tito menekankan pemenuhan kebutuhan warga yang saat ini tinggal di hunian sementara (huntara). Huntara tersebut dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu akan dibuatkan dapur umum dan makan mereka ditanggung,” ujar Tito, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (24/2).
Menurutnya, huntara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir, sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap). Selain tinggal di huntara, warga juga dapat memilih menumpang di rumah kerabat atau menyewa hunian dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang Rp60 juta.
Khusus kategori rusak berat atau hilang, bantuan Rp60 juta akan direalisasikan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun lahan relokasi.
Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan dan stimulan ekonomi. Tito mendorong agar bantuan perabotan dan stimulan ekonomi tidak hanya diberikan kepada korban dengan rumah rusak berat, tetapi juga rusak sedang.
“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti apakah diskresi dari setiap pemda untuk melihat kondisi masyarakatnya perlu dibantu atau tidak uang perabotan dan uang stimulan ekonominya,” katanya.
Rapat juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak. Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganannya.
Selain Pratikno, rapat dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan pejabat terkait lainnya.
Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak banjir di tiga provinsi tersebut segera mendapatkan kepastian tempat tinggal dan pemulihan ekonomi. (STI)
