Dukcapil Kemendagri Turun Langsung Layani Korban Banjir Padang Pariaman
Portal Kawasan, PADANG PARIAMAN – Di tengah kepungan lumpur sisa banjir bandang, pelayanan negara tetap berjalan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat membuka layanan administrasi kependudukan darurat bagi warga terdampak banjir di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025).
Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, turun langsung meninjau posko layanan dan memastikan seluruh sarana pendukung berfungsi optimal. Sejumlah perangkat disiapkan untuk menunjang layanan di lokasi bencana, mulai dari Starlink, power station, hingga solar panel portabel, sehingga pelayanan adminduk tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.
“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan administrasi kependudukan tidak terhenti, apa pun kondisinya,” ujar Hani di sela peninjauan.
Dalam kunjungan tersebut, Hani didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad dan disambut Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama. Ketiganya meninjau langsung proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat banjir.
Suasana posko tampak ramai. Warga silih berganti mengurus KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran. Salah satunya Dedi Rahmansyah (36), warga yang mengaku belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk KTP elektronik.
“Saya sudah 20 tahun merantau di Medan dan belum sempat mengurus KTP-el,” kata Dedi.
Menanggapi hal tersebut, Hani menegaskan bahwa pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga tanpa kecuali. Setelah dilakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan tidak ditemukan data, petugas langsung diarahkan untuk melakukan pengecekan sidik jari dan perekaman data.
“Tidak boleh ada satu pun warga negara yang tidak memiliki identitas. Posko ini memastikan siapa pun, termasuk yang baru pertama kali merekam data, bisa langsung terlayani,” tegasnya.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman hingga November 2025 diketahui berdampak pada ribuan warga dan merusak permukiman. Kondisi tersebut membuat kebutuhan dokumen kependudukan pengganti menjadi sangat mendesak.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan solid.
“Dukcapil hadir bukan hanya mengganti dokumen yang hilang, tetapi memastikan hak dasar masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama menyebut posko darurat ini menjadi solusi cepat bagi warga. Selain dukungan sarana, daerah juga menerima 4.000 keping blangko KTP-el untuk mempercepat pencetakan dokumen pengganti.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dengan dukungan pusat, kami optimistis pemulihan layanan adminduk bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkas Indra.
