BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini, DPR RI Apresiasi Strategi Penguatan Ketahanan Bencana Nasional
Portal Kawasan, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana hidrometeorologi di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D. dalam rapat bersama Tim Pengawas Bencana DPR RI, Kamis (6/11), yang membahas evaluasi program tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas Bencana DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.R., dan turut dihadiri sejumlah lembaga penting seperti BNPB, BASARNAS, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, TNI, dan Polri.
Indonesia Masih Rawan, 850 Gempa Terasa Sepanjang 2025
Dalam paparannya, Faisal menegaskan bahwa kondisi geografis dan geotektonik Indonesia membuat negeri ini tetap menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia.
“Kita berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia dengan 13 segmen megathrust yang sebagian belum melepaskan energi tektoniknya. Ini berarti potensi gempa besar masih bisa terjadi kapan saja,” ujar Faisal, dalam siaran persnya, Jumat (7/11).
Sepanjang tahun 2025, BMKG mencatat 850 kali gempa yang dirasakan masyarakat. Selain gempa, cuaca ekstrem menjadi faktor dominan dengan 65% berupa hujan lebat, 27% angin kencang, serta kejadian puting beliung dan hujan es yang paling sering terjadi di Jawa Barat.
Faisal juga menyoroti meningkatnya potensi kekeringan dan penurunan kualitas udara. Berdasarkan pemantauan PM2.5 di 27 lokasi, wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung mencatat hari dengan kualitas udara tidak sehat terbanyak — dengan Jakarta memimpin hingga 100 hari udara tidak sehat sepanjang 2024.
Modernisasi Teknologi, Percepat Peringatan Dini Tsunami Jadi 3 Menit
Faisal menekankan bahwa BMKG berperan sebagai “penjaga di hulu” dalam sistem penanganan bencana, menyediakan informasi dan peringatan dini yang menjadi dasar aksi cepat BNPB dan BASARNAS di lapangan.
“Kami memperkuat sistem deteksi dini melalui pengadaan radar cuaca, radar maritim, serta sistem pengolahan data berbasis High Performance Computing (HPC),” jelasnya.
Sejumlah program strategis kini tengah digencarkan BMKG, di antaranya:
Pembangunan radar cuaca baru di Muara Tewe dan tiga radar maritim di Medan, Batam, dan Padang melalui pendanaan SBSN.
Maritime Meteorological System II (MMS II) hasil kerja sama dengan Prancis untuk memperkuat layanan meteorologi maritim.
Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) bersama BNPB, yang berhasil mempercepat waktu penyampaian peringatan dini tsunami dari 5 menit menjadi hanya 3 menit.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga menjadi instrumen penting dalam mengendalikan dampak cuaca ekstrem. Tahun 2025, BMKG telah melaksanakan 52 hari operasi OMC dengan hasil nyata — peningkatan curah hujan hingga 73% di Sumatera dan Kalimantan Selatan, serta pengurangan curah hujan 37% di wilayah Jabodetabek.
Bangun Kesadaran Publik Lewat Sekolah Lapang dan Edukasi Kebencanaan
Selain penguatan teknologi, BMKG juga fokus pada mitigasi non-struktural melalui edukasi publik. Program seperti Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), hingga BMKG Goes to School terus diperluas.
“Tahun ini lebih dari 6.000 peserta di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan literasi kebencanaan yang kami selenggarakan,” ungkap Faisal.
Fokus Anggaran 2026: Multi-Hazard Warning System dan Jejaring Sensor Nasional
Menutup paparannya, Faisal menyampaikan bahwa fokus alokasi anggaran BMKG tahun 2026 akan diarahkan pada peningkatan layanan berbasis data, penguatan sistem peringatan multi-bahaya, serta perluasan jejaring radar dan sensor di wilayah rawan bencana.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPR RI dan para mitra kerja agar BMKG dapat terus memberikan kinerja terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan peran strategis di hulu sistem kebencanaan nasional, BMKG menegaskan komitmennya menjaga ketahanan Indonesia melalui sinergi lintas lembaga, memastikan setiap peringatan dini tersampaikan cepat, tepat, dan dapat diandalkan. (ALN)
