Harga Cabai Tembus Rp70 Ribu per Kilogram, Ekonom Ingatkan Ancaman Inflasi Jelang 2027
Portal Kawasan, JAKARTA – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya cabai, menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi menjelang 2027. Bahkan, harga cabai disebut telah mendekati Rp70.000 per kilogram akibat persoalan pasokan dan rantai distribusi.
DR. M. Rizal Taufikurahman dari INDEF mengingatkan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan ketersediaan pangan, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri 2027.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media seusai Diskusi Publik Nasional bertajuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027, yang diselenggarakan Inanews di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rizal, inflasi dipengaruhi oleh komponen pangan dan nonpangan. Namun, stabilitas harga pangan harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah komoditas yang perlu dikendalikan antara lain beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan cabai. Khusus cabai, fluktuasi harganya dinilai berpengaruh terhadap inflasi karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut.
“Cabai memiliki kontribusi terhadap inflasi karena menjadi bahan dasar makanan masyarakat Indonesia. Karena itu, stabilisasi harganya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan kenaikan harga tidak cukup diselesaikan melalui pengawasan harga di pasar. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan sejak sentra produksi hingga sampai ke tangan konsumen.
Menurutnya, ketika pasokan berkurang akibat penurunan produksi atau belum memasuki masa panen, pemerintah harus segera memetakan daerah penghasil dan mencari alternatif sumber pasokan.

“Kalau persediaannya berkurang, harga tentu akan naik. Karena itu, pemerintah harus menjaga ketersediaan pasokan, khususnya cabai segar yang memang menjadi preferensi masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Rizal juga mengingatkan bahwa empat bulan ke depan menjadi periode penting bagi pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, peningkatan kebutuhan pangan biasanya terjadi menjelang Nataru, kemudian berlanjut pada Ramadan dan Idulfitri.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi hingga tingkat konsumen akhir.
Keberadaan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menurutnya, harus dioptimalkan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Bulog juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga beras melalui pengelolaan stok dan intervensi pasar ketika diperlukan.
Terkait praktik penimbunan pangan, Rizal menegaskan bahwa tindakan yang sengaja menciptakan kelangkaan dan merugikan masyarakat harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai, keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi kunci dalam membentuk harga yang wajar. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pasar berjalan sehat sehingga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan ketersediaan bahan pangan.
“Upaya stabilisasi harus benar-benar terlihat hasilnya. Jangan hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga pastikan harga tetap terjangkau sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
