Dewan Kota Jaktim Desak Solusi Kemacetan Perlintasan Kereta Pondok Jati, Apa Kendalanya?
Portal Kawasan, JAKARTA – Persoalan kemacetan di perlintasan kereta api Pondok Jati masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hingga kini, solusi yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut dinilai belum berjalan efektif.
Dewan Kota Jakarta Timur, Heri Susanto, menilai diperlukan langkah konkret dan koordinasi lintas instansi untuk mengatasi persoalan yang berdampak pada mobilitas warga, khususnya masyarakat Kelurahan Kebon Manggis dan Palmeriam, Kecamatan Matraman.
Heri mengusulkan pembentukan sistem piket bersama yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta unsur pemerintah di tingkat kelurahan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
Menurut Heri, keberadaan relawan yang membantu pengaturan lalu lintas selama ini cukup bermanfaat. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan langsung aparat dan pemerintah agar penanganannya lebih optimal.
“Walaupun pada jam-jam sibuk masih sulit diurai, perlu ada titik kerja yang benar-benar melibatkan aparat dan pemerintah untuk minimal mengurangi kemacetan,” jelas Heri, saat ditemui Portal Kawasan, Jumat malam (9/10/2026).
Ia menegaskan, penutupan akses perlintasan tanpa solusi alternatif berpotensi menyulitkan mobilitas warga. Pasalnya, kawasan Matraman merupakan pusat aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, akses rumah sakit, hingga pendidikan.
Warga dari sejumlah wilayah, termasuk Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Manis, dan Utan Kayu Baru, juga menggunakan jalur tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Dampak pembatasan akses itu turut dirasakan para pedagang di Pasar Palmeriam. Heri menyebut dirinya menerima informasi bahwa omzet sejumlah pedagang mengalami penurunan hingga 80 persen akibat berkurangnya arus orang yang melintasi kawasan tersebut.
“Ini sebenarnya pekerjaan rumah bersama. Pemerintah harus hadir untuk mencari solusi terbaik agar kemacetan berkurang dan risiko kecelakaan bisa ditekan,” katanya.
Heri berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat mengevaluasi berbagai alternatif penanganan perlintasan kereta api Pondok Jati dengan mempertimbangkan keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta kepentingan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan relawan, tetapi membutuhkan koordinasi berkelanjutan dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan warga di kawasan Matraman.
