Ketidakpastian Politik Bisa Guncang Kepercayaan Pasar, Ekonom Ingatkan Ancaman Investasi
Portal Kawasan, JAKARTA – Ketidakpastian politik berpotensi menjadi salah satu penghambat stabilitas ekonomi Indonesia menuju 2027. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ekspektasi pasar, menurunkan kepercayaan investor, hingga mengganggu iklim investasi apabila tidak segera diselesaikan.
Peringatan tersebut disampaikan DR. M. Rizal Taufikurahman dari INDEF saat diwawancarai awak media seusai Diskusi Publik Nasional bertajuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027, di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rizal, stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi. Pasalnya, pelaku pasar membutuhkan kepastian arah kebijakan serta kredibilitas pemerintah sebelum mengambil keputusan investasi.

“Kalau politiknya stabil, seharusnya ekonomi juga akan ikut stabil. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan pasar, kredibilitas, dan stabilitas kebijakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan politik yang tidak segera diselesaikan dapat memengaruhi ekspektasi pasar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasar tidak bisa dikendalikan hanya melalui pernyataan atau imbauan pemerintah, melainkan membutuhkan kepastian dan kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan.
Rizal menilai, semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin besar pula potensi terganggunya kepercayaan pelaku ekonomi. Dampaknya dapat merembet pada iklim investasi, terutama ketika investor menilai arah kebijakan pemerintah belum memberikan kepastian.

“Market itu membutuhkan kredibilitas, stabilitas, dan trust terhadap kebijakan. Karena itu, kita berharap persoalan politik bisa segera diselesaikan agar stabilisasi ekonomi juga bisa berjalan,” tegasnya.
Selain faktor politik, Rizal turut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, cadangan devisa menjadi salah satu penopang ketahanan eksternal Indonesia.
Ia menyebut posisi cadangan devisa berada di kisaran 164 miliar dolar AS atau setara sekitar 5,3 bulan impor. Posisi tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat agar mampu mendukung stabilitas nilai tukar.
Kebijakan suku bunga juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya tarik aset keuangan domestik. Namun, kebijakan tersebut harus diperhitungkan secara cermat karena kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan biaya kredit perbankan, baik untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

Karena itu, menurut Rizal, pemerintah dan otoritas terkait perlu menjaga keseimbangan kebijakan moneter dan sektor riil agar stabilitas rupiah tidak mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi yang dipandu Syubhan Akib, SH., M.I.Kom. selaku moderator, dengan menghadirkan David E. Sumual dari Perbanas sekaligus Chief Economist BCA serta Yunita, M.Pd. dari Aku Mandiri.
Kegiatan ini juga dihadiri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Borobudur, dan Universitas Bina Sarana Informatika.
